Apa yang akan saya lakukan kalau saya jadi bang I, si I, si b, mbak r, mbak g, dan si-si lainnya: aktivis yang memilih aktif di partai kemudian partainya, pasca pemilu, ternyata memilih berkoalisi dengan pelanggar HAM?
Bang I sudah menjawab, dia bilang dia tidak setuju pada wiranto, tapi dia tetap setia pada keputusan partai dan akan tetap bekerja utk jk-win. Yang lain saya tidak tahu jawabannya.
Kalau saya jadi mereka, apakah saya akan keluar dari partai? Atau saya tetap di partai namun tidak menjadi bagian dari mesin politik yang akan memenangkan kandidat presiden/wapres? Pertimbangannya banyak: apakah saya sudah terpilih (dalam kasus b)? atau mungkin saya tidak terpilih (dalam kasus yang lain) dan akan sabar bekerja di partai untuk 2014.
Ternyata saya jadi makin pe-de dengan jawaban saya pada teman-teman yang mempertanyakan kenapa saya masih belum mau ke partai. Pertama, tidak ada partai yang saya yakini sesuai dengan apa yang saya percayai. Betul kita harus "kerja" di dalam partai: tidak mungkin "terima jadi" (emang siapa lo?? :-P kecuali kalau bikin partai sendiri), berjuang di dalam. Tidak ada yang gratis, sama dengan di organisasi manapun, semua harus diraih dengan kerja.
Tapi kedua, soal partai mencla mencle begini akan terus ada sepanjang sistem pemerintahan dan sistem pemilu yang sekarang masih ada. Multi-partai presidensialisme dengan pemilihan pilpres berdasarkan threshold dan demokrasi yang masih setengah matang membuat energi seseorang yang mau tampil harus betul-betul luar biasa. Manuvernya bisa tiba-tiba karena threshold membuat perhitungan digantung sampai perolehan suara didapat. Dan dana yang dibutuhkan untuk kampanye juga besar sehingga orang seperti prabowo (menurut ww kekayaan prabowo itu "kalau ditabung dengan deposito 9% setahun, bunganya Rp 153 Milyar setahun, atau Rp 12,75 M sebulan, atau Rp 425 juta sehari") dan wiranto yang kekayaannya gila-gilaan bisa dengan mudah "membeli" partai untuk maju jadi wapres. Semua pada akhirnya soal kekuasaan dan uang. Yah apalagi? Apa kita bisa naif dan bilang soal "kepentingan bangsa" atau "masa depan bangsa" atau "Indonesia yang lebih baik"? Ah gundul pacul! Masih ada orang2 yang bicara indah seperti kata mutiara dalam buku kenangan SD. Saya cuma nyengir.
Saya mungkin bisa kagum pada kawan-kawan yang mau bekerja dari bawah dan mengorbankan idealismenya untuk mendukung "musuh-musuh" lamanya (seperti b, I, g di pdip, entah bagaimana ketika mereka harus ngobrol dengan prabowo; bisa jadi mereka nggak ngobrol...). Tapi saya belum kuat untuk itu. Saya bilang sama kawan yang "menggugat" itu: "Gw nggak punya cukup energi untuk jadi politisi. Gw salut elo punya energi itu, bagus banget, tapi gw memang nggak punya, gimana dong? Nanti gw frustasi dan nggak efektif." Waktu saya cuma mau dikasih award oleh partai yang bikin iklan untuk Suharto saja langsung mau muntah dan menolak mentah-mentah, meski dalam surat yang sopan.
Saya dari dulu setuju bahwa partai adalah tempat untuk melakukan perubahan dengan konkrit. Saya sama sekali tidak anti-partai. Namun dengan kondisi yang sekarang, saya sadar betul saya tidak memiliki kualitas sebagai politisi. Sebab justru karena saya bergaul dengan dunia politik, saya jadi memahami kualitas tertentu yang idealnya dimiliki politisi: kompromis, retorik, setia pada konstituen, tanggung jawab yang besar pada transparansi dan akuntabilitas. Saya nggak menganggap remeh jabatan ini, dan salut pada orang-orang yang mampu menjalaninya dengan baik. Dan saya kuatir banyak anggota dewan yang belum menyadari konsekuensi ini, hanya melihat jabatan itu sebagai kursi dan popularitas.
No comments:
Post a Comment